BARRU,—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru telah menyepakati dan menyetujui bersama Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan bersejarah ini ditandai dengan penandatanganan berita acara dalam Rapat Paripurna DPRD Barru yang digelar pada Jumat (19/09/25).
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barru, H. Syamsuddin Muhiddin, ini dihadiri oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, didampingi Wakil Bupati, Abustan A. Bintang, beserta seluruh jajaran Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah.
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wabup Abustan, Bupati Andi Ina Kartika Sari menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi dan kerja keras seluruh pihak sehingga proses pembahasan dapat terselesaikan dengan baik.
” Kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif adalah pondasi utama untuk melahirkan kebijakan anggaran yang responsif dan tepat sasaran. APBD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memacu pembangunan dan mensejahterakan masyarakat “, tegas Bupati Andi Ina.
Lebih lanjut, Bupati menekankan komitmen Pemkab Barru pada prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. ” Kami akan mengalihkan belanja yang bersifat nonprioritas kepada belanja yang lebih produktif serta memperkuat belanja modal. Langkah ini sangat penting untuk mendukung transformasi ekonomi daerah di tengah tantangan global yang semakin kompleks “, jelasnya.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Barru bertekad untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Barru, H. Syamsuddin Muhiddin, menyatakan bahwa persetujuan ini merupakan bukti komitmen DPRD untuk bersama-sama dengan eksekutif membangun Barru yang lebih maju. ” Seluruh fraksi telah memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif. Kami berharap ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan APBD nanti “, ujar Syamsuddin.
Sebagai tindak lanjut dari paripurna ini, seluruh masukan dan rekomendasi dari DPRD akan segera ditindaklanjuti dan menjadi pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RAK) SKPD. Komunikasi intensif antara kedua lembaga akan terus dijaga untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil selaras dengan aspirasi rakyat dan mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
